PROMOTING HUMAN RIGHTS, PEACE AND DEMOCRACY IN INDONESIA

111 Northwood Road, Thornton Heath, Surrey CR7 8HW, UK
Tel +44 (0)20 8771 2904 Fax +44 (0)20 8653 0322
Email tapol@gn.apc.org Website http://www.tapol.org

< PRESS RELEASES

Indonesia's civil society under threat

[Bahasa Indonesia version below]

29 May 2004

In a move reminiscent of the repressive practices of the Suharto era, senior Indonesian political and military figures have declared that measures will be taken against NGOs, both Indonesian and international, which are deemed to be a threat to the country’s national interests.

One of the country’s leading human rights organisations, the West Papua based ELSHAM, has been named as being on a government ‘watch-list’ of twenty NGOs for issuing statements detrimental to national interests. The highly regarded International Crisis Group (ICG) has been told that its staff will no longer be allowed to remain in the country. A similar threat was issued recently by Bahrumsyah, the chief of police in Aceh, against NGOs active in the province, alleging that they are functioning as a ‘front’ for the pro-independence movement, GAM.

The authorities appear to regard such activities as being unwarranted interference in Indonesian internal affairs. They also claim that they are acting in the interests of the so-called war on terrorism.

TAPOL is gravely concerned at this attack on peace-loving groups which are dedicated to making legitimate assessments of social, political and economic developments in the country.

‘This is a serious setback for democracy and freedom of expression in Indonesia’, said Carmel Budiardjo of TAPOL.

The attack has been spearheaded by General (retired) Hendropriyono, chief of BIN, the State Intelligence Agency, and a ranking number of the government of Megawati Sukarnoputri. His words have been echoed by Foreign Minister Hassan Wirajuda.

TAPOL sees this as yet another sign of the military’s increasingly influential role, undermining the principle of civil supremacy. It wishes to alert the international community in general and NGOs devoted to promoting human rights and peace around the world in particular, to the danger now threatening Indonesian civil society. It regards such actions by Jakarta as being the death knell of the reform era which took root at the time of the downfall of the Suharto regime in May 1998.

Human rights organisations around the world are urged to call on their governments to exert pressure on the Indonesian authorities to halt this assault on Indonesia’s thriving civil society.

ENDS

Contact Carmel Budiardjo on 020 8771 2904 or 07947 567449

--

Masyarakat sipil Indonesia menghadapi ancaman

Suatu pengulangan dari praktek represif yang dilakukan selama kekuasaan Soeharto sedang berlansung dimana para pejabat senior pemerintahan dan pejabat militer di Indonesia mendeklarasikan berbagai macam tindakan akan diambil terhadap Ngo-ngo nasional dan internasional, karena dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Salah satu organisasi HAM terkemuka untuk West Papua, ELSHAM telah dicantumkan namanya sebagai bagian dari yang diawasi oleh pemerintah bersama dengan dua puluh NGOs lainnya yang dianggap menghambat kepentingan nasional. Lembaga terkemuka ICG sudah diberitahukan bahwa para stafnya tidak lagi mendapat izin untuk berada di Indonesia. Ancaman yang sama juga dikeluarkan oleh Bacrumsyah, KAPOLDA Aceh, terhadap Ngo-ngo yang bergerak aktif di Aceh yang dituduh telah berfungsi sebagai kaki tangan dari gerakan kemerdekaan GAM.

Aparat keamanan kelihatannya melihat aktifitas mereka sebagai interfensi terhadap masalah internal Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengklaim bahwa tindakannya untuk kepentingan apa yang disebut sebagai perang melawan terrorisme.

TAPOL sangat mengecam tindakan penyerangan terhadap para kelompok anti kekerasan ini yang mendedikasikan diri untuk melakukan kritikan terhadap masalah sosial, politik dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

‘Ini adalah suatu kemunduran yang sangat serius terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia’, kata Carmel Budiardjo dari TAPOL.

Ancaman terhadap kelompok Ngo ini telah dikembangkan secara utama oleh Jendral Hendropriyono, Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, dan beberapa pejabat tinggi dari pemerintahan Megawati. Hal yang senada juga sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.

TAPOL melihat ini sebagai salah salah satu bukti lain dari meningkatnya pengaruh militer dan terancamnya supremasi sipil di Indonesia. Ini suatu peringatan pada masyarakat internasional secara umum dan berbagai Ngo yang bergerak untuk peningkatan keadaan HAM dan perdamaian di seluruh dunia secara khusus tentang adanya suatu bahaya yang mengancam masyarakat sipil Indonesia. Ini merupakan suatu aksi yang menunjukkan kematian dari upaya reformasi yang telah diperjuangkan sejak kejatuhan Suharto bulan mai 1998.

Kelompok-kelompok HAM di seluruh dunia diminta untuk mendesak pemerintahnya masing-masing agar melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia berkaitan dengan tindakan mereka melakukan tindakan-tindakan represif pada kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Press archive

top